JK Nilai Tiket Asian Games untuk Pejabat Bukan Gratifikasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan para pejabat negara yang menerima tiket pertandingan Asian Games 2018 dari penyelenggara INASGOC tak perlu melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut JK, penerimaan tiket itu bukan bentuk gratifikasi.

"Enggak perlu (melapor) kan batasan gratifikasi itu Rp10 juta. Tiket itu berapa sih, harganya [satu tiket] paling tinggi Rp3 juta dan itu tidak diminta," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (28/8).

KPK sebelumnya meminta para pejabat negara yang menerima tiket Asian Games melaporkan pemberian itu sebagai bentuk gratifikasi. Selanjutnya, pada hari ini, lembaga antirasuah menyebut mendapat informasi bahwa banyak pejabat negara yang menerima, bahkan meminta tiket menonton pertandingan pesta olahraga empat tahunan itu kepada INASGOC.
Menurut JK, tiket menonton pertandingan itu berasal dari pihak sponsor yang memang dijatah mendapat ribuan tiket Asian Games. Oleh karena itu, wajar jika ada pihak sponsor yang memberikan tiket tersebut secara gratis kepada sejumlah pejabat negara.

"Ya kalau mau dikasih ke pejabat yang temannya (sponsor) memang siapa yang salah? Toh bukan karena dengan (menerima) karcis itu mereka langsung kaya, langsung mewah," tuturnya.

Dugaan gratifikasi tiket ini sebelumnya mengemuka setelah banyak masyarakat protes dengan terbatasnya tiket pertandingan di sejumlah cabang olahraga. Saat penonton kehabisan tiket, sejumlah venue pertandingan justru sepi penonton.

Diperkirakan kursi kosong itu akibat tiket yang telah dipesan tetapi tidak datang ke venue. Kejadian ini berbuntut teguran dari Dewan Olimpiade Asia (OCA) kepada INASGOC selaku penyelenggara.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa para pejabat dan BUMN di bidang apa yang meminta tiket pertandingan kepada penyelenggara, INASGOC. Agus menegaskan pihaknya pasti bakal mendalami laporan tersebut.

"Kami sedang dalami. KPK menegaskan tindakan di atas masuk ranah gratifikasi," ujarnya.

Sementara itu, dikutip dari Antara, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat menyatakan akan mendatangi KPK untuk melaporkan pembagian 5.000 lebih tiket gratis Asian Games XVIII/2018 kepada siswa di wilayahnya.

"5.000 lebih tiket gratis yang kami bagikan kepada pelajar di Kota Bekasi ini murni pemberian dari panitia penyelenggara (INASGOC), tidak ada yang meminta," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzi di Bekasi, Jawa Barat.

Ali mengatakan kronologi diperolehnya tiket gratis bagi pelajar sekolah negeri dan swasta di wilayahnya terjadi pada sepekan menjelang bergulirnya jadwal bertanding sepak bola putra Asian Games 2018 di Stadion Patriot Chandrabaga, Kota Bekasi.

Saat itu, INASGOC meminta Dinas Pendidikan setempat untuk melibatkan pelajar di Kota Bekasi meramaikan jalannya pembukaan Asian Games 2018.

"Sebelumnya kami ada pertemuan dengan perwakilan dari INASGOC. Inisiatif pemberian 5.000 tiket gratis ini datang dari panitia yang ingin melibatkan pelajar sebagai suporter untuk meramaikan stadion," katanya.

Tiket tersebut lalu dibagikan habis kepada pelajar SD, SMP dan SMA/SMK melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pendidikan di seluruh kecamatan Kota Bekasi.

Selain itu, tiket gratis bagi pelajar juga disalurkan melalui kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi di Jalan Lapangan Tengah Bekasi Timur.

"Tiket gratis itu hanya berlaku di luar jadwal pertandingan tim nasional Indonesia. Itu pun banyak pelajar yang tidak hadir ke stadion karena mereka kurang tertarik dengan penampilan tim asing," katanya. (kid)

Bagikan :  

Let's block ads! (Why?)

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180828170550-12-325575/jk-nilai-tiket-asian-games-untuk-pejabat-bukan-gratifikasi/