JAKARTA, iNews.id - Gerakan #BersihkanIndonesia menantang dua pasangan capres dan cawapres yang bersaing di Pilpres 2019 untuk mewujudkan “Indonesia Berdaulat Energi” melalui empat rencana aksi. Tantangan dikirimkan melalui surat untuk mereka.
Gerakan #BersihkanIndonesia merupakan gerakan masyarakat sipil Indonesia yang bersifat non-partisan. Gerakan digawangi lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil yang bercita-cita Indonesia bersih dari energi kotor pemicu pencemaran air, udara dan praktik korupsi.
Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah atas nama #BersihkanIndonesia menunggu respons dari kedua pasangan capres-cawapres paling lambat hingga akhir Oktober 2018.
“Apakah kedua pasangan akan melakukan revisi terhadap visi-misi mereka, khususnya soal kebijakan energi yang tidak lagi bertumpu pada energi fosil dan pro terhadap energi terbarukan,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/9/2018).
BACA JUGA: Industri Didorong Manfaatkan Energi Baru dan Terbarukan
Maryati menekankan, energi merupakan isu penting dan bukan hanya pelengkap. “Sehingga, sudah seharusnya Indonesia memiliki peta jalan yang jelas dan tegas dalam melakukan transisi energi, dengan meninggalkan energi fosil dan menuju energi terbarukan” kata dia.
Ketua KANOPI Ali Akbar menuturkan, gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua pasangan calon untuk menggelar dialog terbuka dengan memaparkan agenda strategis transisi energi menuju Indonesia yang berdaulat.
“Keberanian kedua kandidat akan menunjukkan seberapa besar keinginan pemerintahan 2019-2024 melakukan perubahan,” kata Ali yang juga mewakili #BersihkanIndonesia.
Terdapat empat poin yang ditekankan dari #BersihkanIndonesia. Pertama, mendesak pernyataan kandidat untuk melepaskan ketergantungan kepada energi fosil. Pembangunan ekonomi yang mengabaikan biaya lingkungan, sosial dan kesehatan harus diakhiri. Di antaranya menghentikan penerbitan izin tambang batu bara baru, menghentikan perluasan lubang tambang baru serta pembangunan PLTU batu bara baru di 2020.
BACA JUGA: Listrik Tenaga Surya Mulai Jadi Tren
Kedua, mempercepat pengembangan energi terbarukan. Percepatan pengembangan energi terbarukan perlu dilakukan pemerintah di segala aspek, dari hulu hingga hilir. Presiden dan Wapres terpilih, harus menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan utama dalam perencanaan ketenagalistrikan negeri ini.
Ketiga, perlunya memperbaiki tata kelola energi dan ketenagalistrikan yang menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Kasus korupsi di sektor ketenagalistrikan seperti PLTU Riau I yang diungkap KPK, menunjukan sektor ini rentan perilaku koruptif.
Keempat, perlunya penegakan hukum dan transisi berkeadilan yang berperspektif pemulihan. Transisi berkeadilan dicontohkan dengan diberikannya biaya lingkungan, sosial, kesehatan serta pemulihan oleh pelaku tambang dan PLTU batu bara yang belum berakhir masa berlakunya.
Gerakan #BersihkanIndonesia melihat ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sangat kontradiktif dengan komitmen Kesepakatan Perjanjian Internasional Paris dalam pengurangan emisi dan pengendalian dampak perubahan iklim.
“India dan China meninggalkan batu bara dengan memberhentikan proyek pembangunan PLTU karena emisi yang dihasilkan tinggi. Indonesia malah sebaliknya,” kata Ali.
Editor : Zen Teguh
https://www.inews.id/news/read/262049/gerakan-bersihkanindonesia-tantang-capres-wujudkan-kedaulatan-energi
No comments:
Post a Comment