Ingatkan Pemda, Sri Mulyani: WTP Bukan Tujuan Akhir

JAKARTA, iNews.id - Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk mengoptimalkan keuangan daerah demi pembangunan.

Menurut Menkeu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tetap penting. Namun yang lebih penting lagi yaitu bagimana dampak belanja terhadap ekonomi, terutama kesejahteraan masyarakat.

"Kita memahami bahwa pencapaian opini atas laporan keuangan itu bukan tujuan akhir. Saya meminta jajaran Kementerian Keuangan untuk melihat apakah terutama pemerintah daerah yang dapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian) memiliki korelasi dengan kinerja pembangunannya," kata Menkeu dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, anggaran negara bersumber dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Sebagian besar APBD berasal dari APBN lewat skema transfer ke daerah dan desa. Tujuannya, kata dia, supaya dana tersebut digunakan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Dalam acara itu, Menkeu memberikan apresiasi kepada delapan pemerintah provinsi (pemprov) karena dinilai telah menggunakan anggaran dengan baik. Kedelapan instansi itu mendapatkan opini WTP selama lima tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tidak hanya cara mengelola anggaran, Menkeu mengatakan, apresiasi ini juga didasarkan pada dampak anggaran yang dilihat dari berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi, level pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM), dan ketimpangan.

"Delapan provinsi itu rata-rata pertumbuhannya 5,9 persen sementara nasional 5,7 persen. Rata-rata tingkat pengangguran adalah 5,28 persen atau lebih rendah dari rata-rata nasional yang 5,88 persen," ucapnya.

Dari sisi IPM, delapan provinsi tersebut juga mencatat rata-rata skor 69,86 atau lebih tinggi rata-rata nasional yang sebesar 69,55. Sementara dihitung dari rasio gini yang mengukur ketimpangan, rata-rata delapan provinsi tersebut mencapai 0,402, lebih kecil dari rata-rata nasional 0,418. 

Editor : Rahmat Fiansyah

Let's block ads! (Why?)

https://www.inews.id/finance/read/253329/ingatkan-pemda-sri-mulyani-wtp-bukan-tujuan-akhir