Anggota tim hukum, Teuku Nasrullah menyatakan, kecurangan pemilu akan lebih kuat dilakukan Jokowi selaku capres petahana apabila karakteristik pemerintahannya cenderung otoriter.
"Melihat cara memerintah Presiden Joko Widodo, telah muncul pendapat bahwa pemerintahannya adalah Neo-Orde Baru, dengan korupsi yang masif dan pemerintahan represif kepada masyarakat sipil sebagai cirinya," ujar Teuku saat membacakan permohonan di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (14/6).
Pernyataan ini merujuk pada pendapat Tim Lindsey, Guru Besar Hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School.
Dalam artikel Lindsey yang berjudul, "Jokowi in Indonesia's 'Neo-New Order', kata Teuku, Lindsey menyatakan bahwa sifat otoritarian yang muncul dalam pemerintahan Jokowi dianggap pola orde baru seperti tindakan represif kepada kelompok masyarakat yang kritis dan para aktivis antikorupsi.
Teuku juga mengutip pernyataan Lindsey yang menyebut Jokowi akan mengambil langkah keras kepada kelompok Islam serta pilihan kebijakan yang akan membatasi kebebasan berpendapat untuk menyenangkan kelompok pemodal (oligarki).
Selain Lindsey, pihaknya juga merujuk pendapat Tom Power, kandidat doktor dari Australian National University. Tom memaparkan bahwa Jokowi menggunakan hukum untuk menyerang dan melemahkan lawan politik.
"Proteksi hukum juga ditawarkan sebagai barter kepada politisi yang mempunyai masalah hukum. Hal lain adalah menguatnya lagi pemikiran dwi fungsi militer," ujarnya.
Teuku mengatakan, karakteristik pemerintahan Jokowi yang mirip orde baru ini juga menjelaskan modus kecurangan pemilu selaku capres petahana.
Jika di masa orde baru strategi pengerahan yang dilakukan adalah poros ABG atau ABRI - Birokrasi - Golkar, maka di era Jokowi menjadi tiga poros pemenangan, yaitu Aparat - Birokrasi - BUMN - Partai Koalisi.
"Modus itu di era pemerintahan Jokowi bereinkarnasi menjadi tiga poros pemenangan, yaitu Aparat - Birokrasi - BUMN - Partai Koalisi," ucapnya.
[Gambas:Video CNN] (dea/dea)
No comments:
Post a Comment