Gerindra soal Wagub DKI: Hadir Paripurna Tak Bisa Dipaksa

Jakarta, CNN Indonesia -- Gerindra tidak akan mewajibkan anggota fraksinya datang ke rapat paripurna Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan kehadiran anggota adalah hak pribadi.

"Enggak (ada imbauan), kan kalau itu kan haknya individu, hak masing-masing. Partai punya kebijakannya masing-masing sendiri. Kita juga enggak bisa memaksakan," kata Taufik kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/7).

Senada, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni hanya tertawa saat ditanya upaya Gerindra untuk mengimbau anggotanya datang ke paripurna. Ghoni hanya menjelaskan bahwa Gerindra sejauh ini masih mengikuti kesepakatannya dengan PKS untuk pemilihan nama wagub.

Jika ingin kuorum, maka Ghoni mengatakan harus ada upaya dari PKS untuk merangkul partai lain.

"Kuorum itu, PKS harus juga melakukan (sesuatu) pada teman-teman supaya bisa kuorum, gitu," ujar dia singkat.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi meminta agar anggota Gerindra bisa ikhlas untuk datang dalam rapat paripurna pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

Hal ini diungkapkan Suhaimi menyusul poin kuorum yang harus dipenuhi anggota dewan untuk memutuskan tata tertib dan pemilihan wakil gubernur.

"Kita akan mengajak Gerindra. Gerindra kan mitra koalisi kita yang sudah menyerahkan secara terbuka. Mudah-mudahan dengan ikhlas ya," kata Suhaimi di DPRD DKI, Selasa (9/7).

Rencananya DPRD DKI akan menggelar paripurna mengenai wagub pada 22 Juli mendatang. Dalam paripurna itu akan diputuskan mengenai tata tertib dan panitia pemilihan Wagub DKI.

Ada dua calon yang akan dimajukan menjadi calon wagub DKI. Mereka ialah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Keduanya sudah melalui proses uji kepatutan dan kelaikan.

(ctr/ain)

Let's block ads! (Why?)

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190709135818-32-410499/gerindra-soal-wagub-dki-hadir-paripurna-tak-bisa-dipaksa/