Menurutnya, tak semua partai harus berada dalam pemerintahan sebab hal serupa juga pernah dilakukan PDIP kala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden selama dua periode.
"Kenapa semua harus di dalam (pemerintahan), kan, tidak juga. Kenapa semua harus ada di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan juga suatu hal yang mulia sama seperti PDI Perjuangan selama 10 tahun ada di luar pemerintahan," kata Eriko di Gedung DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (4/7)
Meski begitu menurut Eriko semua adalah pilihan dari kebijakan dalam tubuh partai masing-masing. Tak semua partai bisa dipukul rata seperti kebijakan yang pernah diambil oleh PDIP selama dua periode kepemimpinan SBY 2004 hingga 2014 lalu.
Menurutnya semua partai memiliki jalan dan pilihannya masing-masing.
"Itu pilihan, tidak bisa kita mengatakan sebaiknya ada di luar, sebaiknya ada di dalam, ada juga partai yang memang tidak biasa untuk di luar pemerintahan," kata dia.
"Semua tentu memperhitungkan tahun 2024, tahun 2024 itu kan proses regenerasi berjalan, proses pergantian pemerintahan berjalan, ini kalau tidak ada perubahan yang mendasar ya, sekali lagi dengan asumsi tersebut, sehingga semua partai sudah jauh untuk ke 2024," katanya.
Peta koalisi politik pasca Pilpres 2019 kembali mendapat sorotan. Muncul wacana soal merapatnya sejumlah partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ke barisan koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Koalisi Prabowo-Sandi sendiri dihuni empat partai utama yakni Gerindra, PKS, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Dari empat partai itu, PAN dan Demokrat paling santer diberitakan berpeluang menyeberang ke koalisi pendukung Jokowi.
[Gambas:Video CNN] (tst/wis)
No comments:
Post a Comment