"Alhamdulillah meskipun banyak rumah penduduk yang terkena dampak banjir, tetapi tidak ada korban jiwa," kata Ruksamin, di sela-sela kunjungan kerja Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, di Konawe Utara, Sabtu (22/6).
Ruksamin merinci, kerugian terbesar pada kerusakan infrastruktur seperti jembatan, jalan, jaringan listrik Rp436 miliar.
Bencana banjir yang terjadi sejak 2 Juni 2019, mengakibatkan empat jembatan hanyut, dan empat jembatan tidak bisa diakses, bahkan jembatan yang menghubungkan Sultra dengan Sulawesi Tengah (Sulteng) sempat terputus.
Kemudian, kata dia, untuk perumahan dan permukiman penduduk kerugian mencapai Rp66,4 miliar. Ada 370 unit rumah penduduk yang hanyut dan 1.962 unit terendam air.
Sarana dan prasarana pendidikan Rp18,9 miliar. Sebanyak 14 Sekolah Dasar, lima SMP, SMA, dan 17 Taman Kanak-Kanak rusak terendam air. Sedangkan sarana dan prasarana kesehatan Rp2,49 miliar karena ada empat unit puskesmas, empat puskesmas pembantu, satu unit gudang obat, dan satu unit polindes terdampak banjir.
Untuk kerugian pertanian mencapai Rp43 miliar, perkebunan Rp76,9 miliar. Lahan yang terdampak sawah 970,3 hektare, jagung 83,5 hektare, lainnya 11 hektare, dan kerugian dari tambak Rp727,4 miliar.
"Kerugian koperasi dan UMKM Rp2,1 miliar, perdagangan Rp600 juta, lingkungan hidup Rp7,8 miliar, pangan Rp306 juta, serta pemerintahan desa Rp4,67 miliar," kata Ruksamin.
Sementara, Kapolri Tito Karnavian mengatakan perlu studi untuk menemukan akar masalah banjir yang melanda wilayah Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Tenggara serta merumuskan solusi untuk mengatasinya.
"Ini karena melibatkan beberapa kabupaten maka otomatis ini sudah menjadi kewenangan dari otoritas tingkat provinsi dibantu oleh pemerintah pusat," kata Tito.
"Juga dari tim ahli konsultan tentang lingkungan yang kredibel. Kita harus cari betul akar permasalahannya, karena banjir bandang yang sekarang cukup besar dan cukup panjang waktunya," katanya.
Menurutnya, bisa saja banjir terjadi karena penurunan daya dukung lingkungan, mengingat wilayah Sulawesi Tenggara yang luas telah menarik investasi di berbagai bidang termasuk pertambangan.
"Tidak ada masalah dengan pembukaan lahan maupun pertambangan, karena bisa menjadi pendapatan asli daerah juga bisa menguntungkan masyarakat, namun harus dilakukan studi kelayakan AMDAL-nya dulu, supaya tidak berubah fungsi kawasan atau merusak lingkungan," katanya.
[Gambas:Video CNN] (Antara/ugo)
No comments:
Post a Comment