JK: Rekonsiliasi Bukan Lagi Imbauan, Tapi Kewajiban

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan upaya rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto bukan lagi imbauan melainkan kewajiban. Upaya ini sebelumnya santer dibicarakan pasca KPU menetapkan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.

"Ya itu bukan hanya imbauan, tapi itu juga kewajiban kita semua untuk bersatu. Rekonsiliasi itu bermakna bersatu dalam mencapai tujuan walaupun berbeda dalam cara," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (2/7).

Cara ini, kata JK, salah satunya dengan tak membuat kubu oposisi harus bergabung dengan koalisi pemerintah. Sebab, idealnya dalam suatu negara selalu ada satu pemerintahan dan satu oposisi.

Meski tak dijelaskan secara rinci dalam aturan tertulis, menurutnya, pihak oposisi memang berhak mengkritisi pemerintah.

"Memang tugasnya seperti itu supaya ada keseimbangan," katanya.

JK mengklaim partai koalisi pemerintah pun tak melulu mendukung kebijakan yang diambil pemerintah. Tak jarang perwakilan koalisi di parlemen juga melontarkan kritik pada pemerintah.

Berkaca dari pengalaman Pilpres 2014, partai pendukung Jokowi saat itu hanya 41 persen. Namun setelah PAN, Golkar, dan PPP bergabung, maka komposisi koalisi pendukung Jokowi menjadi 60 persen.

"Artinya sudah cukup aman, pemerintah ini di DPR sebenarnya. Tapi kadang-kadang mereka berikan kritik ke pemerintah juga kok, karena dibutuhkan, pemerintah kan juga butuh kritik," ucap JK.
[Gambas:Video CNN] (psp/gil)

Let's block ads! (Why?)

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190702164542-32-408354/jk-rekonsiliasi-bukan-lagi-imbauan-tapi-kewajiban/