Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Dia mengklaim pengusaha properti siap membangun hunian tanpa kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah sedikitpun. Mereka hanya meminta kepastian ketersediaan lahan dari pemerintah.
"Pada intinya mereka (anggota REI) siap masuk tanpa membutuhkan APBN sepeser pun, yang dibutuhkan kepastian terutama dari segi penggunaan lahan," ucap Bambang, Rabu (10/7).
Dengan kepastian itu, pemerintah pusat dapat menjamin pembangunan proyek properti bisa berlangsung lancar tanpa gangguan dari pemerintah daerah (pemda). Terkait hal ini, Bambang menyebut tak perlu ada regulasi khusus.
"Tidak ada (regulasi khusus). Pakai regulasi yang ada saja," ujar dia.
Bambang tak menyebut detail mengenai potensi nilai proyek properti yang siap dibangun oleh anggota REI. Hal yang pasti, katanya, sudah ada lampu hijau dari pelaku usaha untuk ikut andil dalam pemindahan ibu kota baru.
Menurutnya, total dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota baru mencapai Rp466 triliun. Namun, APBN hanya akan menyumbang Rp30,6 triliun untuk mewujudkan mimpi pemerintah tersebut.
"Sisanya partisipasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saya tekankan pendekatan kami non APBN," terang Bambang.
Nantinya, dana dari APBN akan dikucurkan secara bertahap (multiyears). Artinya, dana itu tidak digelontorkan seluruhnya pada tahun yang sama.
Dengan sistem seperti itu, pemerintah memastikan pemindahan ibu kota tak membuat defisit APBN membengkak.
"Misalnya saja ya ini Rp50 triliun, bisa spread lima sama 10 tahun jadi tidak buat APBN bengkak," sebutnya.
[Gambas:Video CNN] (lav/lav)
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190710140707-92-410879/pengusaha-properti-diklaim-siap-bangun-rumah-di-ibu-kota-baru/
No comments:
Post a Comment