Bersamaan dengan itu, Kepala Negara juga menegaskan tak memberi hak pengelolaan ke operator berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), misalnya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pernyataan tersebut merupakan hasil rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6).
Luhut menjelaskan orang nomor satu di Indonesia itu ingin hak kelola Pelabuhan Patimban diberikan ke operator swasta agar tingkat daya saing pelabuhan tersebut cukup tinggi dan bisa bersaing dengan pelabuhan utama di Indonesia. Misalnya, dengan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta.
"Sudah jelas swasta murni, tidak ada Pelindo dan BUMN. Ini biar bersaing nanti antara Priok dan Patimban, biar ketahuan mana yang tidak efisien," ungkap Luhut.
Bersamaan dengan keputusan ini, Luhut turut memastikan bahwa proses komunikasi antara pemerintah dengan operator swasta lokal dan Jepang sudah mulai dilakukan. Bahkan, sudah ada beberapa operator asing yang melirik hak kelola Pelabuhan Patimban.
"Ini lagi proses," katanya.
Senada, Budi Karya mengatakan Jokowi sudah memberi restu agar pengelolaan pelabuhan berkapasitas 2,74 juta TEU itu diberikan ke swasta agar pengelolaan lebih berorientasi bisnis dan menguntungkan. Untuk itu, hak kelola akan diberikan melalui tahap lelang proyek atau tender.
"Siapa yang paling bagus proposalnya, baik pengelolaan maupun income pada kami, ya itu yang kami pilih. Tentu experience jadi syarat utama," tuturnya.
Sejauh ini, sambung Budi Karya, pemerintah tengah mematangkan skema hak kelola dengan operator swasta. Rencana awal, setidaknya hak kelola mungkin akan diberikan dengan masa konsesi selama 20 tahun.
Pertimbangan tersebut, katanya, merujuk pada pembangunan dan investasi Pelabuhan Patimban sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Artinya, tidak ada aliran investasi sedikit pun dari operator swasta nanti.
Rencana lain, pemerintah ingin pembukaan resmi pelabuhan bisa dilakukan pada Mei 2020. Meski, baru dibuka untuk bongkar muat terminal angkut. Sementara sisanya, seperti bongkar muat kargo ukuran besar tahap pertama rencananya bisa dilakukan pada akhir tahun depan.
sementara itu, bongkar muat kargo besar tahap kedua ditargetkan berlangsung pada 2023.
"Nanti tahap ketiga akan terjadi pada 2027," terangnya.
Lebih lanjut, Budi Karya mengklaim sudah ada sejumlah operator lokal dan Jepang yang tertarik mengelola pelabuhan yang dibangun dengan nilai investasi mencapaio Rp43,22 triliun itu.
"Mungkin sudah ada lebih dari 10 (operator) dari Jepang dan Indonesia. Mestinya juga ada kolaborasi," tutupnya. (uli/lav)
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190624174159-92-405957/jokowi-putuskan-swasta-lokal-dan-jepang-kelola-patimban/
No comments:
Post a Comment